Kutuliskan, Karena Otak Tak Cukup Mampu Mengingat

Wednesday, January 19, 2011

Makalah Pengorganisasian Dakwah

BAB I
PENDAHULUAN

Istilah organisasi mempunyai dua pengertian. Pertama organisasi diartikan sebagai lembaga atau kelompok fungsional, miasalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintah. Kedua merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama secara jelas diatur siapa menjalankan apa, siapa bertanggung jawab atas siapa, arus komunikasi, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan.Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di luar negeri dan Pemerintah di Daerah, disebutkan prinsip-prinsip pengorganisasian sebagai berikut:Pertama, pembagian habis tugas. Maksudnya, tugas pokok dan fungsi pemerintah terbagi habis dalam departemen-departemen dan lembaga-lembaga bukan departemen, sehingga bagaimanapun cara yang dipergunakan untuk menyusun organisasi aparatur pemerintah secara fungsional, ada yang mengurus dan bertanggung jawab atas setiap fungsi. Kedua, perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas. Tujuannya, terhindar dari timbulnya duplikasi, doublures, atau overlapping. Kalaupun hal itu tidak bisa dihindari, tetapi paling tidak dapat dikurangi. Ketiga, pengorganisasian dapat membentuk fungsionalisasi. Maksudnya, ada organisasi yang secara khusus bertanggung jawab atas sesuatu bidang atau tugas, dan ada batas-batas kewenangan masing-masing, sehingga kerjasama antara satu instansi dengan instansi lain bisa berlangsung secara baik dan saling melengkapi. Keempat, pengorganisasian juga menetapkan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Dengan koordinasi yang baik akan terbangun iklim organisasi dan antarorganisasi (departemen) yang baik pula; tidak terkesan saling lempar tanggung jawab, saling mendukung sehingga terbangun keselarasan fungsi masing-masing, dan pada akhirnya tidak terkesan terjalin sinkronisasi atau ada korelasi dan goals yang sejalan,yakni pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kelima, organisasi pemerintah memiliki prinsip kontinuitas. Maksudnya, bila satu tujuan belum tercapai pada saat tertentu maka ada upaya mengejarnya secara terus-menerus; tidak berhenti pada satu titik tertentu, apalagi meninggalkannya dalam kesemberautan. Keenam, prinsip lini dan staf. Pemerintah RI mengadopsi prinsip lini dan staf karena dipandang cocok untuk digunakan di Indonesia terutama karena terdapat delinisasi tugas dan fungsi antara unit-unit organisasi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana tugas pokok dengan pelaksana kegiatan penunjang lainnya. Ketujuh, prinsip kesederhanaan. Sederhana di sini adalah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, besar kecilnya organisasi tersebut ditentukan oleh beban kerja yang harus dilaksanakan. Kedelapan, prinsip fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan-perubahan di sekelilingnya. Kesembilan, pendelegasian wewenang dengan jelas. Mengingat luasnya wilayah RI dan kondisi geografisnya yang disebut dengan “nusantara”, maka perlu ada pendelegasian kewenangan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun pembangunan kepada unit organisasi atau pejabat pada eselon di tingkat bawah untuk bertindak secara efektif tanpa setiap kali memerlukan petunjuk dari pusat. Kesepuluh, prinsip pengelompokan yang homogen. Karena demikian luasnya tugas-tugas yang harus dikerjakan, maka pengelompokan tugas-tugas harus diusahakan sehomogen mungkin. Kesebelas, prinsip rentang atau jenjang pengendalian. Maksudnya, karena keterbatasan seorang pemimpin atau atasan, maka perlu diperhitungkan secara rasional jumlah unit atau orang yang menjadi bawahannya. Keduabelas, prinsip akordian yaitu pada saat tertentu dengan melihat situasi dan kondisi kegiatan pemerintah baik berupa tugas umum pemerintahan maupun pembangunan dapat diperluas atau dipersempit (Soeharyo & Effendy, 2003: 85-88). Sekalipun prinsip-prinsip di atas dikembangkan untuk kepentingan organisasi pemerintah RI, tetapi sebagian besar prinsip-prinsip itu sama pada setiap organisasi. Perbedaannya terletak pada stessing point saja. Ada yang lebih menonjolkan satu prinsip tertentu dan pada prinsip lainnya diberlakukan secara longgar saja atau melihat situasi, kondisi dan kebutuhan. Beberapa prinsip dikombinasikan menjadi satu sebab memiliki kemiripan atau memiliki persamaan sasaran dan tujuan. Prinsip pembagian kerja; fungsionalisasi; koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; lini dan staf; pendelegasian wewenang; pengelompokan yang homogen; dan rentang/jenjang kendali memiliki tujuan yang sama, yakni membangun kerjasama. Mengapa demikian banyak prinsip yang memiliki tujuan yang sama: kerjasama? Tidak dipungkiri bahwa kerjasama sangat urgen, bahkan tujuan pokok pengorganisasian adalah untuk terjalinnya kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Karakteristik sistem kerja sama dapat dilihat, antara lain :1. Ada komunikasi antara orang yang bekerja sama. 2. Individu dalam organisasi tersebut mempunyai kemampuan untuk bekerja sama. 3. Kerja sama itu ditujukan untuk mencapai tujuan (Fattah,1996:71)Dalam pengorganisasian terdapat suatu ciri yang berkenaan dengan penyatuan atau penghimpunan tenaga, fikiran bagi pihak-pihak yang bergabung dalam organisasi. Pengorganisasian merupakan langkah awal dalam pengaturan organisasi dengan melakukan perumusan kebijaksanaan, suatu pernyataan umum tentang tindakan yang akan diambil terhadap kepercayaan dasar tentang falsafah organisasi, kebijaksanaan memberikan saluran-saluran yang luas untuk membimbing kegiatan kelompok kearah tujuan yang diinginkan.Fungsi pengorganisasian atau fungsi pembagian kerja memiliki relevansi yang erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian harus direncanakan. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pembagian pekerjaan yang harus dilakukan. Pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan kepada setiap departemen. Penetapan departemen-departemen serta penentuan hubungan- hubungannya (Hasibuan, 1984: 121).Setelah para manajer (pimpinan) organisasi menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai dan menyusun rencana-rencana atau program-program, untuk mencapainya perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Ada beberapa hal yang diharapkan dengan adanya pengorganisasian (organizing), yaitu: 1. Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tuajuan. 3. Penegasan tanggung jawab tertentu. 4. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.



BAB II
PEMBAHASAN


A.     Kepentingan Pengorganisasian Bagi Proses Dakwah

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang perlu, menetapkan struktur formal dari kewenangan di mana pekrjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan, dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Pengorganisasian dakwah adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka penciptaan tujuan yang telah ditentukan.
Dengan demikian, pengorganisasian memiliki arti penting bagi proses dakwah, sebab dengan dibagi-baginya kegiatan dalam tugas-tugas yang lebih rinci kepada pelaksana-pelaksana yang telah diseleksi akan terhindar dari adanya penumpukan tugas berada pada satu atau dua orang saja. Jadi, pengorganisasian mengandung unsur koordinasi untuk menemukan kepastian dari berbagai perbedaan-perbedaan berbagai unsur demi terciptanya harmonisasi dalam tugas dakwah.
Pengorganisasian sangat erat hubungannya dengan pengaturan struktur melalui penentuan kegiatan untuk mencpai tujuan, walaupun struktur itu bukan merupakan tujuan. Oleh karena itu, organizing dakwah sudah barang tentu disesuaikan dengan bidang garapan dakwah serta lokasi pewilayahan.
Apabila pengorganisasian sebagaimana disebutkan di atas, merupakan wadah dan kerangka struktur yang relatif tetap, maka sisi lain dari pengorganisasian juga memperhatikan hubungan berlakunya tata kerja menurut struktur sehingga masing-masing pelaku mempunyai hubungan formal , baik s ebagai atasan, bawahan, atau sesama sejawat dengan kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Hubungan timbal balik antara orang-orang dalam organisasi itu merupakan proses dinamis dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan.
Dalam kaitannya dengan hal yang dikemukakan di atas, Zaini Muchtaram (1996:12) mengatakan bahwa :
Kualitas hubungan antara para pelaku organisasi, lebih-lebih organisasi dakwah, tidak selamanya bersifat formal tetapi juga informal, dalam bentuk perilaku pribadi yang bersifat emosional dan kadang-kadang juga irrasional. Oleh karena itu menjadi suatu seni bagi pimpinan organisasi untuk mengatur keseimbangan antara hubungan formal dengan informal di anatara para pelaku organisasi demi keberhasilan yang ingin dicapai.
Dengan demikian Pada pengorganisasian itu memiliki arti penting bagi proses dakwah dan dengan pengorganisasian rencana dakwah akan lebih mudah aplikasinya.


B.     Langkah-Langkah Pengorganisasian Dakwah
Langkah-langkah pengorganisasian dakwah:
1.       Penentuan Spesialisasi Kerja
Spesialisasi kerja diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya,dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaaan-pekerjaan terpisah “pembagian kerja”.
2.       Mendepertementalisasi dakwah
Setelah unit kerja dibagi-bagi melalui spelisasi kerja maka selanjutnya diperlukan pengelompokkan pekerjaan –pekerjaan yang diklasifikasikan melalui speliasi kerja ,sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara sama-sama, sehingga dapat di koordinasikan.
3.       Menentukan rantai komando
Rantai komando adalah sebuah garis wewenang yang tidak terputus membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat paling bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah ke depertemen masing-masing.rantai ini memberikan sebuah kemudahan bagi para da’I untuk menentukan siapa siapa yang harus dituju jika mereka menemui permasalahan dan juga kepada siapa mereka bertanggung jawab.
4.       Rentang kendali
Rentang kendali merupakan konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disurvei oleh seorang manajer secara efisien dan efektif.
5.       Sentralisasi dan desentralisasi
Sentralisasi diartikan sebagai kadar sampai dimana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada tingkat atas organisasi.Konsep ini hanya mencakup pada wewenang formal, yaitu hak-hak yang inhern dalam posisi seseorang. Sementara desentralisasi adalah pengalihan wewenang untuk membuat keputusan ke tungkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi.
6.       Menformalisasi dakwah
Formalisasi dakwah adalah sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas dakwah dalam sebuah organisasi dakwah dibakukan dan sejauh man tingkah laku, skill, dan keterampilan para da’I dibimbing dan diarahkan secara vprosedural oleh peraturan.
7.       Penentuan Strategi dan struktur dakwah
Struktur organisasi dakwah adalah sarana untuk menolong para manajer dalam mencapai sasaran, karena sasaran dakwah itu dirumuskan dari strategi organisasi.tegasnya,struktur organisasi dakwah harus mengikuti strategi strategi dakwah
8.       Penyelenggaraan dan desain orhanisasi dakwah
Para da’I baik dalam satu tim atau perorangan membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan dan menentukan strategis dakwah. ”penggunaan teknologi informasi sangat mempengaruhi cara anggota organisasi dakwah dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan dalam melaksanakan aktivitas mereka.



BAB III
PENUTUP



Pada bagian diatas telah disinggung,bahwa pengorganisasian itu memiliki arti penting bagi proses dakwah’ dan dengan pengorganisasian rencana dakwah akan lebih mudah aplikasinya. Untuk itu pada dasarnya tujuan dari pengorganisasian dakwah adalah:
-          Membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen atau divisi-divisi dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik
-          Membagi kegiatan dakwah serta tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah
-          Mengoordinasikan berbagai tugas organisasi
-          Mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah kedalam unit-unit
-          Dapat menyalurkan kegiatan-kegiaran dakwah secara logis dan sistematik





0 comments:

Post a Comment

Recent Posts

Popular Posts

Unordered List

Blog Archive

Pembaca di Facebook

Total Pageviews

Tentang Saya

My Photo
Muhammad Arsyad Dumpa
Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia
saya adalah seorang mahasiswa di STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Palopo, mengambil Jurusan komunikasi....
View my complete profile

Jual Beli Online Murah dan Aman